Gelar Raker Sebagai Bentuk Kesiapan Dalam Menyambut Pesta Demokrasi 2019

oleh -7 views

Mamuju, BOOKNEWS.ID_Dalam rangka memastikan Keamanan Daerah Prov. Sulbar, dalam menghadapi Pemilu 2019 sesui dengan Permenhan RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang perwakilan Kementria Pertahanan Daerah dan Surat Perintah Dirjen Strahan Nomor: Sprin/173/2019/Tanggal 28 januari 2019 tentang melaksanakan kegiatan Rapat Kerja perkembangan Siatuasi di Daerah pada program kerja dan anggaran Kantor Wilayah Kementrian Pertahanan T.A 2019, kususnya pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres.

Kementrian Pertahanan RI Sulbar bekerja sama dengan Kesbangpol Prov. Sulbar Melaksanakan Rapat Kerja di Kantor Gubrnur Lantai 3 Kaitan Perkembangan Situasi Daerah di Provinsi Sulbar Kamis, 21,/02/2019.

dalam kegiatan tersebut dihadiri 18 peserta Raker Kanwil Kemhan prov. sulbar, Korem 142/Tatag, Polda Prov, sulbar, Badan Intelejen Provinsi sulbar, Kesbangpol Provinsi Sulbar, Kejaksaan Mamuju, Divisi Imigrasi provinsi Sulbar, Media Massa, Lanal Mamuju, Dentasemau tampa Padang, KPU Sulbar, Bawaslu Sulbar.

Kepala Kementrian Pertahanan Sulbar Kolonel Rudianto menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut bertujuan agara pelaksanaan peseta demokrasi yang akan datang bisa terpantau dengan baik, aman,damai dan sukses

“yang kita ingin capai dalam melaksanakan kegiatan ini adalah agar pada saat pelaksanaan pesta demokrasi yang terbesar di indonesia pada tanggal 17 april 2019 dapat berlangsung dengan sukses, aman, damai, dan tidak ada masalah”Jelasnya

Foto Para peserta Raker

untuk selanjutnya bahwa hasil dari masukan dari berbagia pihak akan dianalisa kembali sehingga mendapatkan suatau kesimpulan yang sesuai dengan arah demokrasi

“saya akan meminta masing-masing filenya dan saya akan meramu dala bentuk satu tulisan dan ini nanti yang kan saya berikan kepada masing-masing instansi terkait terutama kepada pihak penyelenggara pemilu untuk mereka saling berbagi informasisehingga masukan ini bisa menjadi dasar kita utuk mengambil suatu tindakan pada saat hari penconlosan”tuturnya

Rudi menambahkan bahwa dari 34 Provinsi kita serentak melaksanakan ini dan hanya memiliki waktu maksimal 10 hari untuk pelaporan kekementrian pertahanan di bulan februari ini karena ini untuk kita menganalisa secara langsung, sehingga nanti dari tanggal 21 sampai 28 laporan sudah masuk ke pusat

“banyak masukan yang sangat saya harapkan ada yang disampaikan oleh KPU, Polda,Binda dan beberapa udur lain karena kita lebih bagus bekerja berat dari sebelumnya dari pada nanti kita bekerja setelah ada masalah, intinya lebih baik mencegah dari pada mengobati” tutupnya.(/Irw)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *