Balai POM Laksanakan Advokasi Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2019

oleh -21 views
Foto,Kepala BP POM Sulawesi Barat Saat Memeberikan Materi

Mamuju,BOOKNEWS.ID_Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat terus di Galakkan Oleh BP POM Sulbar, salah satunya dengan melaksanakan Kegiatan Advokasi Hasil Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2019, se Provinsi Sulawesi Barat di Hotel d’Maleo Selasa, (09/07/2019).

Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar mutu obat yang diproduksi oleh industri farmasi serta obet yang beredear sentiasa memenuhi persyaratan mutu, khasiat dan keamanan serta sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat selalu memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Balai POM Mamuju Dra. NETTI NURMULIA WATI, APT.. M.Kes. mengatakan bahwa kegiatan tersebut diselengarakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan pengawasan oleh Pihak BP Pom Sulawesi Barat mengacu pada Permendagri 41 tahun 2018 dalam pengawasan obat dan makanan serta melakukan Advokasi dalam rangka kedepan bisa bersama-sama menindaklanjuti setiap ada hasil pengawasan Balai POM.

“Bukan hanya obat dan makanan saja ,termasuk juga komuditas yang lain seperti Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan itu perlu ditindaklanjuti secara bersama-sama terkait hasil pengawasan Balai POM”.Jelasnya

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk rekomendasi yang dikeluarkan kepada pihak-pihak atau dinas terkait, misalnya ada temuan dari BP POM dalam hal pelanggaran bidang pelayanan obat di Apotek maka BP POM akan memberikan rekomendasi kepada dinas Kesehatan, karena Dinkeslah yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut dengan dinas PTS yang mengeluarkan ijin. Kemudian, Ketika sudah di lakukan pengecekan atau tindakan oleh dianas Kesehatan dikoaardinasikan kepada Pihak PTSP dan kalau terbukti melanggar maka ijinnya akan dicabut.

“Kalau ada Apoteik yang tidak mempekerjakan atau atau tidak ada penanggung jawab apoteknya di sana maka sudah jelas itu akan dikenakan sanksi administrsi bahkan akan dicabut ijinnya.akan tetapi dalam sanksi pelanggaran administrasi akan diberikan dulu peringatan pertama sekitar 1 bulan kalu belum dilaksankan akan di berikan peringatan kedua jika itu juga tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pencabutan ijin.

Sedangkan Jika pelanggarannya adalah pelanggaran pidana itu juga akan ditindaki oleh BP POM secara Hukum dengan melakukan koordinasi kepada pihak yang berwenang seperti Kepolisian dan kejakasan”.pungkasnya.(IRW)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *