Senin , September 23 2019
Home / DAERAH / 10 % Pajak Penghasilan Dari Pelaku Usaha Untuk Daerah diperketat Oleh KPK Korwil VIII

10 % Pajak Penghasilan Dari Pelaku Usaha Untuk Daerah diperketat Oleh KPK Korwil VIII

Mamuju,BOOKNEWS.ID_Peninjauan Alat Perekam Pembayaran secara Online di Beberapa titik Dilaksanakan Oleh Pihak Perwakilan KPK wilayah VIII bersama Bupati Selaku Pemda didampingi oleh kepala Bapenda Kab. Mamuju serta Direktur Bank SULSELBAR sebagai Pihak penyedia Alat. Kamis, (05/09/19).

Peminjauan yang dumulai dari Hotel Maleo kemudian dilanjutkan kebeberapa tempat lainnya yang telah dipasangi alat Pembayaran Secara Online yang diawasi langsungboleh KPK.

Alat yang berfungsi untuk merekam semua transaksi pada wajib pungut pajak tersebut diharapkan mampu mendongkrak capaian Pendapatan asli daerah (PAD).

Bersama Bupati Mamuju H.Habsi Wahid dan sejumlah OPD terkait, Korwil Korsupgah Wil.VIII KPK RI Adliansyah Malik Nasution mengunjungi Grand Maleo Hotel, Matos Hotel dan Restoran Bangi copitiam jl.Yos Sudarso Mamuju sebagai sample pemasangan alat.

Dikonfirmasi, Korwil Korsupgah KPK yang akrab dengan sapaan Coki, mengatakan mulai saat ini pengelola Hotel dan restoran harus berkomitmen menyetorkan pungutan pajak ke daerah karena sesungguhnya pungutan pajak bukan dibebankan kepada wajib pungut (Hotel dan Restoran.red) melainkan kepada konsumen yang dititipkan kepada wajib pungut, bahkan dengan tegas ia menggambarkan bahwa setiap pembelanjaan atau setiap pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha itu kan masuk kedaerah sebanyak 10% serta beberapa konsekwensi atas pelanggaran persoalan pajak.

“Bukan menakut-nakuti ya, pelanggaran atas pajak ini ancaman hukumannya jelas, pidana 6 tahun dan denda, jadi jangan main-main, sudahlah kita komitmen saja dengan aturan ini, toh hasilnya yang distorkan ke Pemda sebanyak 10% akan digunakan kembali untuk membiayai pembangunan di daerah” tegasnya.

Bupati Mamuju H.Habsi Wahid sangat berterimakasih atas pendampingan yang telah dilakukan KPK, Ia mengatakan sejak adanya dorongan dan pemasangan alat yang direkomendasi oleh KPK,pungutan pajak di Mamuju telah memperlihatkan trend peningkatan yang cukup signifikan.

hal lain secara khusus bupati mengapresiasi pihak Grand Maleo Hotel yang juga telah menerima pemasangan alat tersebut dengan baik. “kalau maleo sudah pasang pasti yang lain akan mengikuti karena bisa dibilang hotel ini lah salah satu target penyumbang PAD terbesar di Mamuju,” pungkas Habsi.

terkait hal itu, Genderal manager Grand Maleo Hotel Arif Budi mengatakan sangat menyambut baik atas adanya upaya peningkatan PAD dengan pemasangaan TMD ,selebihnya ia berharap Hotel Maleo akan menjadi pionir atau pelopor yang akan memberi contoh pada semua pelaku usaha di Mamuju sekaitan kepatuhan terhadap pungutan pajak pada wajib pungut. (ir/hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *